JAKARTA - Subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) semakin memberatkan anggaran. Kendati demikian, pemerintah masih belum membuat sebuah solusi yang mampu mengurangi penggunaan BBM bersubsidi.
Anggota DPR Komisi VII Satya W Yudha menilai, saat ini harus diatur secara jelas mengenai subsidi BBM. Dia mengatakan, banyak kendaraan pribadi yang tidak layak mendapatkan subsidi.
"Harus ada justifikasi yang jelas apakah plat hitam itu betul-betul disubsidi. sekarang kan masih banyak yang tidak layak untuk disubsidi, yang layak disubsidi bisa cash back mungkin," katanya usai ditemui dalam diskusi publik mengenai energi dan listrik di Jakarta, Jumat (7/10/2011) malam.
Akibatnya, Satya menambahkan, beban untuk subsidi makin membengkak. Karenannya, dia berharap tahun depan pemerintah merancang sebuah aturan yang jelas, apakah itu menaikkan harga BBM atau ada pengontrolan.
"Sekarang ini sama sekali tidak ada langkah. Naik tidak, pengontrolan juga tidak. 2012 paling tidak sudah ada langkah pengontrolan. Agar tepat sasaran harus dikontrol, kalau tidak pasti akan ada pembengkakan," katanya.
Sebelumnya, Pengamat Ekonomi UGM Anggito Abimanyu mengungkapkan masih ada kesempatan untuk melakukan mengambil kebijakan terkait BBM bersubsidi pada tahun ini.
Anggito menuturkan, pemerintah dapat melakukan kebijakan pembatasan ataupun kenaikan BBM bersubsidi selepas hari raya Idul Fitri. "Kebijakan masih bisa dilakukan September," tandasnya. (mrt)
(rhs)
